Perangi Kemiskinan lewat Kompetensi dan Pasar Kerja

MAKASSAR – Masalah kemiskinan dan pengangguran terus menjadi momok yang mesti diatasi pemerintah pusat mau pun daerah. Satu di antara cara keluar dari persoalan itu adalah penguatan kompetensi dan penyiapan pasar tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri didampingi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menyerahkan 1.040 sertifikat kompetensi profesi dari siswa 12 kejuruan yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar, Sulsel, kemarin. Selain menelurkan ribuan lulusan yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, tugas lain pemerintah adalah menyiapkan pasar kerja. Untuk itulah, BLK Makassar Fair 2018 digelar di Balai Latihan Kerja Makassar.

BERITA TERKAIT +

Event tersebut diikuti 37 perusahaan dan industri mitra kementerian, dan job fair diikuti 83 perusahaan yang membuka 1.600 lowongan kerja. “Tujuannya untuk mempertemukan, memfasilitasi tenaga kerja yang sudah memiliki kompeten di bidangnya dengan perusahaan yang membutuhkan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker Bambang Satrio.

Hanif Dhakiri mengatakan, pada era sekarang ini keahlian menjadi faktor utama agar dapat bersaing dan diserap industri sebab pada perkembangannya perusahaan menyerap tenaga kerja yang telah memiliki kompetensi di bidang tertentu. Keahlian itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan lembaga kompetensi profesi.

Titik Terendah Persentase Kemiskinan sejak Tahun 1999

“Sertifikat kompetensi berbeda dengan sertifikat latihan, artinya sudah kompeten. Sertifikat kompetensi diakui oleh industri dan dunia usaha karena diuji lembaga kompetensi profesi,” kata Hanif Dhakiri. Pelatihan kompetensi, kata Hanif, makin penting di era teknologi yang terus berkembang sehingga setiap balai pelatihan kerja bertujuan melakukan triple skilling guna memberikan perlindungan kepada warga negara untuk melindungi diri sendiri dengan memiliki keahlian yang terus mengikuti ke bu tuhan industri.

“Skilling memberikan pelatihan yang belum memiliki keterampilan atau pelatihan berbasis kompetensi. Bagi yang sudah memiliki skill diberi kesempatan meng-upgrade skill, namanya up-skilling, lalu bagi yang punya keterampilan, namun sudah tidak relevan, kita beri re-skilling,” sebut Hanif.

Menaker mengatakan, tiap tahunnya dibutuhkan pekerja skill sebanyak 3,8 juta orang. Sementara pemerintah hanya mampu menyelesaikan pelatihan berbasis kompetensi dan pemberian sertifikat profesinya sebanyak 443.000 pada 2018. Meski ada lapangan kerja namun keahlian kurang, akan tetap menyebabkan pengangguran. Hal senada disampaikan Gubernur Nurdin. Dia mengaku terus mendorong pelatihan kompetensi karena sangat di butuhkan dunia usaha.

Menurutnya, industri hanya akan bekerja dengan mempekerjakan tenaga terampil yang siap bekerja. Karena itu, dia mengapresiasi upaya Kemnaker untuk mendorong pendirian sekolah vokasi. Di sisi lain, Pemprov Sulsel, kata Nurdin, juga akan terus menggairahkan investasi di Sulsel yang secara beriringan melahirkan lapangan kerja baru. Satu di antaranya pada Januari 2019 pihaknya mencanangkan investasi pada bidang perikanan dengan Pemerintah Jepang. Industri itu bakal di pusatkan di Makassar dengan sistem keramba dan akan memberikan pelatihan tenaga kerja asal Sulsel selama tiga bulan di Negeri Sakura.

(Mustafa Layong)

(kmj)

Let's block ads! (Why?)