Atasi Kemiskinan Dinsos HST Bentuk Gardu Pengemis, Ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Dinas Sosial, Pengendali Penduduk, Keluarga Berencana, dan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SPPKBPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, dengan membentuk Gardu Pengemis.

Gardu Pengemis tersebut adalahsingkatan dari gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.

Sosialisasi gerakan tersebut dilaksanakan Kamis (4/10/2018), dengan mengundang lintas instansi pemerintahan HST yang dalam pos anggarannya terkait program pengentasan kemiskinan DInsos HST. Antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman dan Perumahan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, serta DInas Perikanan, dan Peternakan serta Ketahanan Pangan.

Juga hadir dari perwakilan seluruh kecamatan, dan sejumlah Kepala desa dan perwakilan. Kepala Dinas Sosial, PPKBPPPA, HM Yusuf, kepada banjarmasinpost.co.idmenjelaskan, Gardu Pengemis ini sangat penting dibentuk, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, dalam rangka menuntaskan masalah warga miskin.

“Sebab, Dinas Sosial tak bisa bekerja sendiri, karena masalah kemiskinan itu menyangkut banyak aspek. Seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, masalah pangan, serta ketenaga kerjaan yang berimbas pada kemampuan ekonomi keluarga,”kata Yusuf. Disebutkan, berdasarkan data terpadu Kemensos, di HST ada sekitar 80 ribu jiwa masuk katagore penyandang masalah kesejahteraan sosial, dari 262.000 jumlah penduduk.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 di Sscn.bkn.go.id, Instansi Ini Sepi Peminat Padahal Gajinya di Atas 10 Juta

Baca: Dianggap Ilegal, Alat Khusus Wanita, Rokok dan Minuman Keras Pun Dimusnahkan

Selain diatasi melalui program pemerintah pusat, juga didukung program-program di Dinas Sosial serta SOPD terkait lainnya. Untuk program pemerintah pusat, antara lain bantuan pangan non tunai (sebelumnya rastra atau beras keluarga sejahtera), program bedah rumah, program keluarga harapan (PKH). Untuk bidang Kesehatan, ada program BPJS untuk warga tak mampu.

“Untuk program di daerah, kita menyesuaikan dengan identifikasi permasalahan di desa-desa, dan tercover di SOPD terkait termasuk Dinsos sendiri,”kata Yusuf. Dengan dibentuknya Gardu Pengemis, Yusuf berharap semua program lintas SOPD tersebut, terintegrasi dengan program Dinas Sosial, sehingga upaya penurunan angka kemiskinan pun lebih cepat.

Mengenai dukungan dana untuk dinsos sendiri, secara umum pada pos belanja langsung APBD murni 2018, senilai Rp 6.871.219.300. Namun, jumlah tersebut terjadi pengurangan pada APBD Perubahan 2018, senilai Rp 1. 135.233.200 sehingga menjadi Rp 5.735.986.100. Dinas yang dipimpin HM Yusuf sendiri terbagi dalam empat bidang plus sekretariat. Meliputi Bidang Sosial, Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

Disebutkan, Khusus untuk bidang sosial, dana yang dianggarkan untuk belanja langsung 2018 sebesar Rp 364.295.000,namun mengalami pengurangan pada APBD perubahan sebesar Rp 142.545.000 sehingga menjadi Rp 221.750000.

Baca: Bek Kiri Martapura FC ini lelang Jersey untuk Korban Gempa dan Tsunami di Palu, Donggala Sulteng

Baca: Hasil PSMP Mojokerto Putra vs Martapura FC Liga 2 2018, Martapura FC Tertinggal di Babak I

Terbentuknya Gardu Pengemis mendapat tanggapan positif dari para kepala desa. Mereka berharap, lebih mudah berkomunikasi maupun mendapatkan solusi bersama, ketika ada warga mengalami masalah yang memerlukan bantuan sosial, maupun membutuhkan program baik dari pemerinath pusat maupun daerah.

Seperti dikemukakan Ilham, Kades Muara Rintis, Kecamatan Batangalai Utara. Menurut Ilham, menyusul diberlakukannya bantuan pangan non tunai, sejumlah masyarakat di desanya bakal mendapatkan kartu belanja sembako di toko yang telah ditentukan. Menurutnya, masyarakat berharap, tak hanya beras dan telur yang bisa dibeli dengan sistem gesek kartu tersebut.

“Warga kami meminta bisa ditukar dengan jenis bahan pokok lain seperti gula, dan minyak goreng,”katanya. Namun, keinginan warga tersebut tak bisa dipenuhi, karena Kandisos, PPKLPPPA menegaskan, jenis beras dan sayur tersebut sudah menjadi ketentuan pemerintah pusat. (banjarmasinpost.co.id/hanani )

Let's block ads! (Why?)