Angka Kemiskinan Desa Lebih Tinggi dari Nasional

KEBUMEN, KRJOGJA.com - Direktur Pembangunan Kawasan Pedesaan pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sri Haryanto, mengakui bahwa angka kemiskinan desa di tahun 2018 sebesar 13,2% masih terhitung lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional di tahun 2018 yang mencapai 9,82%.

"Bahkan, juga lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan tahun 2018 yang mencapai 7,02%," ungkap Eko Sri Haryanto dalam acara Launching Integrasi Sistem Informasi Desa - Sidatenan-NG, Wisuda Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) Angkatan VII dan Sarasehan ‘Meluruskan Jalan, Membangun Negara Dari Desa’ di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Rabu (31/10/2018).

Masih tingginya angka kemiskinan desa dibanding rata-rata nasional tersebut merupakan salah satu alasan Pemerintah Pusat di tahun 2019 menaikkan anggaran dana desa, dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun dan menyediakan dana kelurahan Rp 3 triliun.

"Saat ini ada 4 program yang kami dorong untuk dikembangkan di desa yaitu pengembangan produk-produk unggulan desa, pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes), pembangunan embung dan pembangunan sarana olah raga," ujar Eko.

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Sudaryanto, dan Wakil Bupati Kebumen, KH Yazidz Mahfudz, Eko Sri Haryanto meresmikan penggunaan aplikasi integrasi SID - Sidatenan - NG bagi 449 desa di Kabupaten Kebumen dan mewisuda para perangkat desa di Kebumen peserta Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) angkatan VII.

"Aplikasi Sidatenan atau Sistem Informasi Kemiskinan Kabupaten Kebumen sangat bermanfaat agar program pengentasan kemiskinan bisa lebih fokus atau jelas yang disasar," ujar Eko. (Dwi)

Let's block ads! (Why?)