Polemik Freeport, Menko Luhut: Orang Tak Akan Tunangan kalau Mau Putus

JAKARTA - Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) segera memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Hal tersebut seiring kesepakatan yang dilakukan oleh PT Inalum dan Freeport Indonesia lewat penandatanganan Head of Agreement (HoA).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meskipun HoA hanya bersifat mengikat, namun dirinya memastikan jika divestasi 51% saham Freeport bisa diambil alih. Sebab, HoA merupakan salah satu bukti komitmen dari PT Freeport Indonesia untuk menyerahkan 51% sahamnya.

BERITA TERKAIT +

Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia Akhirnya Disepakati Sebesar 51%

"Sekarang sih bagus, enggak ada masalah. Yang ribut-ribut enggak jelas saja ini orang-orang. Kan biasa. Kamu sudah tunangan bisa juga putus, tapi kan enggak mungkin orang tunangan kalau mau putus," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (20/7/2018).

Lagi pula lanjut Luhut, jika PT Freeport melanggar perjanjian tersebut, maka akan berdampak negatif bagi internal Perseroan. Bahkan, dirinya meyakini jika saham Freeport bisa jatuh jika berani untuk membatalkan perjanjian tersebut.

"Ya mereka juga kan suffering. Kan nanti sahamnya juga jeblok lah itu orang enggak mikir, saya kan enggak mau saham saya turun, kalau enggak mau turun ya jangan ribut," jelasnya.

Sepakat! Divestasi Saham PT Inalum di PT Freeport Indonesia 51%

Mengenai proses negosiasi, Luhut menyebut jika saat ini pemerintah terus melakukan upaya-upaya persiapan pengambil alihan saham mayoritas perusahaan tambang Amerika itu. Seperti dengan menyiapkan uang untuk akuisisinya, hingga modal awal untuk operasional perusahaan.

"Nanti kan ada prosesnya lagi sambil jalan, enggak ada masalah yang serius," ucapnya.

(kmj)

Let's block ads! (Why?)