Dikritisi DPR, Apa Kabar 16 Paket Kebijakan Ekonomi?

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyampaikan kritik dan sarannya kepada pemerintah terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Kritikan tersebut dilancarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini.

Anggota Banggar DPR RI Bambang Haryo mengatakan, dalam laporan pertanggung jawaban APBN 2017, pemerintah tidak melakukan evaluasi terhadap 16 paket kebijakan ekonomi. Apalagi, Presiden Joko Widodo menyebut jika paket kebijakan ekonomi itu bisa untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.

BERITA TERKAIT +

"Di sini tidak ada evaluasi dari 16 paket kebijakan yang 16 paket kebijakan yang bisa tumbuh signifikan," ujarnya dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Selain itu, lanjut Bambang, pemerintah dinilai selalu menyalahkan dampak ekonomi global. Padahal menurut data yang diperolehnya, negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.

"Kedua sering mendengar pemerintah bahwa ekonomi dampaknya dari global. Setelah kami melakukan satu data yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di indonesia menurun tajam jadi nomer delapan di Asean," ucapnya

Untuk nilai tukar pun, negara-negara lain di Asia Tenggara justru mengalami penguatan. Sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat justru terus melemah. "Vietnam itu mengalami penurunan kalo enggak salah dari 21.000 menjadi 22.000 tapi enggak signifikan. Bath (mata uang Thailand) dari 32 menjadi 31,048 per USD," jelasnya.

Bambang juga menyebut pembangunan infrastruktur yang begitu masif dilakukan pemerintah tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah karena pembangunannya yang tidak efektif.

"Kami sedikit mengkritisi dan memberikan satu saran ke pemerintah. Bahwa untuk infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk skala prioritas. Contoh bandara Kertajati, sampai hari ini yang menggunakan baru satu pesawat dan masih penugasan. Akhirnya bandara tersebut tidak digunakan," jelasnya.

Seperti diketahui, hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Rapat paripurna tersebut membahas mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017.

Rapat sendiri dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Hardianto. Agenda hari ini sendiri merupakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.