Iuran BPJS Naik, DPR Minta Pemerintah Siapkan Subsidi Rp4 T | Kesehatan - Gatra

Yogyakarta, Gatra.com - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta di kelas 3. Seandainya naik, DPR menilai pemerintah tak sulit menyediakan subsidi hingga Rp4 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena usai rapat koordinasi dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta soal BPJS Kesehatan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Jumat (15/11) siang.

“Kami tetap meminta pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS bagi kelas 3. Berbeda dengan kelas 1 dan 2 yang menurut kami bisa membiayai diri sendiri,” katanya.

Jika iuran untuk kelas tiga turut dinaikkan, Komisi IX menilai semestinya ada subdisi, yakni sejumlah kenaikan tersebut.

Emanuel mengatakan saat ini Komisi IX, VIII, dan XI DPR RI serta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan berjuang agar iuran kelas 3 tidak naik.

“Saya kira hari ini Presiden Joko Widodo ke Lampung bisa melihat langsung dinamika lapangan dan meninjau khusus (peserta BPJS Kesehatan) kelas 3. Kami percaya ini adalah masalah waktu karena Jokowi pro rakyat kecil,” ujarnya.

Menurut Komisi IX, subsidi untuk kesehatan rakyat miskin Rp4 triliun tidaklah besar. Kenaikan cukai rokok atau realokasi anggaran infrastruktur bisa memenuhi dana subsidi tersebut.

“Sampai Januari nanti kami tetap berjuang agar iuran kelas 3 tidak naik. Badan anggaran di komisi DPR siap membantu mencarikan tambahan dana,” katanya.

Ketua Minat Manajemen Rumah Sakit dan Ketua Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM Andreasta Meliala menuturkan sejak lahir pada 2014 program BPJS Kesehatan fokus pada layanan kesehatan umum masyarakat.

“Akibatnya, di sisi permintaan atau peserta, jumlahnya meningkat dratis. Namun dari sisi suplai, pelayanan kesehatan di RS dan puskesmas ketinggalan. Padahal untuk meningkatkan kapasitas kesehatan membutuhkan biaya besar,” kata Andreasta.

Akibat ketimpangan ini, akses pelayanan kesehatan yang sebebas-besanya menimbulkan pelayanan kesehatan kurang optimal.

UGM memandang kenaikan iuran tersebut wajar demi meningkatkan layanan kesehatan. Jika memang naik, Andreasta menyarankan pemerintah untuk menentukan standar pelayanan yang didapat peserta BPJS.

“Persoalan biaya ini sangat terkait dengan tingkat kendali mutu dan biaya. Sehingga apa yang dialami pasien dalam hal antrian yang lama dan kekosongan obat tidak terjadi lagi,” ucapnya.

Reporter: Kukuh Setyono
Editor: A. Hernawan

Let's block ads! (Why?)