Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri Stefanus Pranowo melalui Kepala Bidang Penagihan dan Penatausahaan Sutikno menuturkan, sebanyak 216 desa dan 26 kelurahan di 12 kecamatan telah melunasi PBB.
"Artinya masih ada 35 desa di 13 kecamatan belum lunas PBB. Ya ancamannya ADD-nya tidak cair. Tapi kalau lunas, dapat hadiah kursi," kata Sutikno, Senin (4/11).
Diakui Sutikno, penagihan PBB menemui beberapa kendala. Antara lain wajib pajak tidak ditemukan, terutama di daerah perkotaan.
"Di Wonogiri ada 542.694 SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dengan target 2019 senilai Rp 22,1 miliar. Hingga 31 Oktober sudah mencapai 520.139 (SPPT) dengan pendapatan Rp 21 miliar," jelas dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Semedi Budi Wibowo melalui Kepala Bidang Pemerintahan DesaZyqma Idatya Fitha mengatakan, alokasi ADD bagi penunggak PBB bisa ditunda hingga melunasi kewajibannya.
Sekadar informasi, nominal ADD 2019 senilai Rp 120,6 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 115, 9 miliar. ADD dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp 72,4 miliar, dan tahap kedua Rp 48,2 miliar.
"Tahun ini masih ada empat desa (yang ADD-nya) belum cair. Tiga desa berkasnya sudah masuk ke dinas PMD dan satu desa belum mengajukan berkas," ungkapnya. (kwl/wa)
(rs/kwl/per/JPR)
Bagikan Berita Ini
0 Response to "35 Desa Malas Bayar PBB, Alokasi Dana Desa Bisa Tak Cair - Jawa Pos"
Post a Comment