Dikomplain DPR, Kemenkeu Klaim Dana Desa Berdampak Positif - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan menggelar Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di ruang rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Dalam paparan yang disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Dana Desa yang dimulai pada 2015 diklaim memiliki dampak positif.

"Dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana dasar publik yang bermanfaat bagi masyarakat desa," ujarnya.

Foto: Presiden Jokowi Kunjungi Desa Kutuh yang Sukses Manfaatkan Dana Desa (Biro Pers Setpres RI)

Pencapaian output dan outcume Dana Desa yang dipaparkan diantaranya sebagai berikut:

Jalan desa 191.600 km, jembatan 1.140.378 meter, pasar desa 8.993 unit, BUMDes: 37.830 kegiatan, embung desa 4.175 unit, sumur bor 45.163 unit, Posyandu 24.820 unit, sarana air bersih 959.569 unit, dan irigasi 58.931 unit. 

Data yang dipaparkan juga menyebutkan bahwa rasio gini pedesaan turun dari 2014 (0,34) menjadi (0,32) di tahun 2018. Lalu, penduduk miskin perdesaan juga mengalami penurunan dari 2014 yang berjumlah 17,77 juta jiwa atau 14,2% menjadi 15,54 juta jiwa atau 13,2% pada tahun 2018.

 
Setelah paparan berakhir, pimpinan sidang Jazilul Fawaid bertanya soal mekanisme aspirasi perjuangan program di daerah pemilihan. Namun, Astera sebagai perwakilan Kemenkeu mengatakan bahwa Kemenkeu belum menentukan tempat/lokasi mekanisme program itu berlangsung.

"Sebagaimana mekanisme tadi melibatkan K/L dan kita belum menentukan tempatnya. Kita belum bicara anggaranya karena tahapanya target pendahuluan nasional. Berdasarkan analisa teknis masing masing K/L. Ini akan berjalan terus kordinasi dengan K/L untuk pendalaman," katanya.

Selain itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Nasdem Achmad Hatari mengkritik Kemenkeu bahwa masalah Dana Desa adalah isu yang mengemuka sejak 2015. Ia meyakini di sejumlah daerah pada tahun 2015/2016, tak ada satu rupiah pun dana yang masuk ke desa. 

"Dana Desa masih terus menjadi isu yang mengemuka sejak 2015, aroma konflik dana desa makin menggeliat. Bahkan BPK terang-terangan, sejumlah daerah pada 2015/2016 satu rupiah pun tidak masuk ke Dana Desa," ujar Hatari.

[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)

Let's block ads! (Why?)