BSSN Bertemu Menko Luhut, Bahas Apa?

Ilustrasi Media Sosial (iStockphoto)

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar pertemuan dengan penyedia platform media sosial Twitter dan Facebook.

Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai konten negatif dan hoaks yang beredar di platformmedsos tersebut.

"Saat ini ada banyak konten negatif di medsos dan jika dibiarkan akan membuat ruang siber jadi tidak ramah, BSSN tidak tolerir hal tersebut," kata Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, di Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.

Dia mengungkapkan, di Indonesia ada banyak sekali platform media sosial dan beberapa di antaranya dipakai oleh banyak pengguna.

Untuk itu BSSN mengingatkan, penyedia platform juga harus berperan aktif menjaga layanan media sosial masing-masing bebas dari konten negatif dan hoaks.

BSSN meminta agar penyedia platform tidak hanya mengambil keuntungan dari bisnisnya di Indonesia, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga ranah siber.

"Mereka (penyedia platform digital) dituntut untuk tidak hanya memetik buah manis keuntungan dari banyaknya pengguna. Mereka harus serius responsif dan nyata dalam mengeliminasi beredarnya berbagai konten negatif," katanya.

Dalam hal ini, BSSN menekankan agar penyedia platform digital untuk ikut bertanggung jawab terhadap masifnya penyebaran hoaks yang dinilai mulai mengganggu keamanan nasional.

Tidak hanya itu, platform digital dan media sosial juga diminta untuk menyesuaikan diri dengan nilai luhur di Indonesia serta menaati segala peraturan di Indonesia.

Meski begitu, BSSN mengerti masing-masing platform memiliki algoritma dan fungsi berbeda dalam menumpas hoaks.

Disampaikan oleh Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital Deputi IV BSSN, Bondan Widiawan, upaya take down tiap platform punya algoritma dan fungsi berbeda.

"Kita samakan fungsi medsos, padahal tiap layaan berjalan pada bisnis yang berbeda dan memang ada algoritma lini masa yang memungkinkan pengguna menyebarkan hoaks, ini harus mengacu ke kriteria suatu negara. Kalau tidak sesuai (dengan nilai suatu negara) harus di-take down," tuturnya.

Intinya, kata Bondan, BSSN maupun pemerintah Indonesia berupaya untuk memberi penjelasan kepada penyedia platform medsos terkait alasan konten tersebut harus diturunkan.

"Saat kami lakukan pelaporan, kami sampaikan alasan kenapa ini harus di-take down, karena kami tidak mungkin langsung take down, sebab masing-masing platform punya aturan sendiri," tutur Bondan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Let's block ads! (Why?)