HNW Memutar Memori Nihilkan 'Dana Desa Jokowi' - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengungkit cerita awal lahirnya dana desa. HNW mengatakan dana desa ada bukan karena Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tapi sudah disahkan lewat Undang-undang di era Sulilo Bambang Yudhoyono.

"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarkan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," kata Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Pernyataan itu sekaligus menepis pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebut dana desa ada karena Jokowi. Hidayat juga mengatakan PDIP sempat menolak dan ingin kebijakan dana desa tidak ada.

"Uniknya justru pada masa itu justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengoreksi deh, seperti yang lain. Nggak perlu sungkanlah," ujarnya.

Menurut Hidayat, Tjahjo seharusnya menyampaikan kepada rakyat agar tak perlu takut program serupa terhenti siapa pun yang menjadi presiden. Dia menegaskan tak semua kebijakan di negara ini digagas Jokowi.

"Itu tidak benar dan cenderung menghadirkan seolah-olah apa yang dihadirkan negara itu adalah dilakukan oleh sang calon presiden. Harusnya dinyatakan bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu adalah dana APBN. Siapa pun yang memerintah Indonesia, memimpin Indonesia, dia akan melakukan itu," ucap Hidayat.

Politisi PKS itu juga mempertanyakan pernyataan Jokowi terkait pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 km. Dia meminta Jokowi tak asal mengklaim pembangunan jalan desa tanpa memberikan kredit kepada presiden-presiden sebelumnya.

"Apakah benar bangun 191 ribu km atau sesungguhnya itu melanjutkan yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelumnya. Bagus kok kalau beliau mengoreksi lagi, rakyat juga enjoy saja," ujarnya.

Tudingan Hidayat soal PDIP menolak kebijakan dana desa juga langsung dijawab.

"PDIP tidak pernah menolak UU Desa!" ujar anggota DPR Komisi VIII Fraksi PDIP, Budiman Sujatmiko, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/2/2019).

Budiman mengatakan, dirinya merupakan salah satu inisiator UU Desa di DPR. UU tersebut, kata Budiman, merupakan gagasan yang sebelumnya dia persiapkan untuk Pileg 2009 hingga akhirnya berhasil masuk ke DPR.

"UU Desa kan gagasan yang saya persiapkan untuk Pileg 2009 di Kab Banyumas. Sejak masuk DPR, saya kawal serius di DPR hingga disetujui di ujung Pemerintah Pak SBY tahun 2014," katanya.
(abw/zak)

Let's block ads! (Why?)