KPR Subsidi Milenial Mirip dengan PNS? - Detikcom

Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyusun aturan yang memudahkan para milenial tanah air memiliki rumah.

Salah satu kemudahannya adalah tidak ada batasan gaji bagi para milenial dalam melakukan transaksi pembelian hunian. Hal itu pun hampir sama dengan aturan skema pembiayaan rumah bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Namun, Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, skema pembiayaan perumahan bagi milenial masih difinalkan.

"Iya masih difinalkan, nanti sama-sama ASN kita sampaikan ke Pak Menteri yah," kata Khalawi saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa skema pembiayaan perumahan diusulkan sama seperti yang diterapkan pada ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Saat ini, kata Khalawi, pihak Kementerian PUPR pun tengah membahas mengenai skema pembiayaan perumahan untuk milenial dengan stakeholder yang terkait. Sehingga, usulan tersebut pun masih belum final.

Dia juga bilang, bahwa skema pembiayaan perumahan bagi milenial pun akan dilaporkan segera kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono jika memang sudah disepakati semua pihak.

"Kan dibahas dulu termasuk mitra, perbankan, seperti yang membahas ASN nanti saya sampaikan ke pak Menteri dulu, baru saya bisa ngomong. Salah salah nanti saya mengomentari yang belum fix," jelas dia.

Menurut Khalawi, skema pembiayaan perumahan bagi milenial harus ditentukan terlebih dahulu mengenai kriteria dari milenial itu sendiri. Apalagi milenial sangat berbeda dengan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.

"Jadi bukan seperti (ASN), tapi kira-kira lah, jadi ada skema tapi aturannya kita kaji dulu, nanti benturan pula sama yang sudah ada," ungkap dia.

Dapat diketahui, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tengah menyiapkan program kredit perumahan rakyat (KPR) khusus untuk generasi milenial. Rencananya program ini tidak memiliki batasan gaji pokok untuk pemohon kredit.

Bila mengacu pada aturan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR Bersubsidi batasan gaji pokok untuk mengajukan kredit ini sebesar Rp 4 juta dan Rp 7 juta. Namun, pada program terbaru yang sedang direncanakan ini gaji berapapun bisa mengajukan kredit.

"Misalnya gaji tidak dibatasi Rp 4-7 juta. FLPP kan untuk para MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Rp 4 juta - Rp 7 juta," ungkap Basuki pada acara HUT KPR BTN ke-42, di Kempinski Hotel, Jakarta, Senin (10/12).

Seperti diketahui juga, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan perumahan khusus ASN, prajurit TNI dan Polri. Skema yang disiapkan pemerintah mulai dari tanpa uang muka (down payment/DP) hingga tenor yang lebih panjang dari skema KPR biasanya yang mencapai 30 tahun.

(hek/fdl)

Let's block ads! (Why?)