Kementerian PUPR Gandeng 3 Kontraktor Pulihkan Infrastruktur NTB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Bangunan Sementara Fasilitas Umum dan Sosial dengan 3 perusahaan kontraktor untuk merehabilitasi berbagai fasilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca terjadinya gempa bumi beberapa waktu lalu.

Ketiga kontraktor yang telah menjalin kontrak tersebut yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya (Persero).

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, kontrak ini berbeda dengan kontrak umumnya, dimana pekerjaannya dilakukan setelah penandatanganan kontrak.

"Sesuai dengan peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, dapat dilakukan pekerjaan terlebih dahulu baru penandatanganan kontrak. Kontrak ini sebagai dasar pembayaran bukan pelaksanaan," jelas Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (7/12/2018).

Pasca bencana gempa NTB sendiri, terdapat laporan 1.317 bangunan gedung yang rusak. Setelah dilakukan verifikasi, 545 unit sarana prasarana diperbaiki oleh Kementerian PUPR, dengan 267 unit diantaranya dengan penanganan bangunan sementara.

Dengan adanya kontrak ini, perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum dilaporkan akan dilanjutkan hingga bangunan permanen. Fasilitas yang ditangani antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas penunjang perekonomian.

Adapun nilai kontraknya yakni sebesar Rp 1,1 triliun dengan target penyelesaian Desember 2019. Namun diupayakan, pengerjaan dapat rampung lebih awal pada Juli 2019.

Let's block ads! (Why?)