Terbangkan Merpati, Investor Siapkan Uang Jaminan Rp 250 Miliar

Ilustrasi pesawat (iStock)

Kementerian BUMN selaku salah satu pemegang saham PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) siap melepas sahamnya hingga 0 persen ke pihak swasta yang akan menjadi investor. Dengan kata lain, status Merpati nantinya bukan lagi sebagai BUMN.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menjelaskan, dengan kondisi yang ada saat ini, keputusan memberikan hak kepada investor Merpati jadi salah satu opsi terbaik.

"Ya kita siap sampai 0 persen. Prinsipnya yamg penting Merpati hidup lagi. Kalau dipailitkan berarti kan kewajiban dia bayar utang ke pemerintah, ke karyawan kan hilang begitu saja. Kalau jalan lagi, kewajiban mereka saat ini bisa dibayar, itu lebih baik," kata Aloy saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (14/11/2018).

Sebenarnya, skema ini sudah pernah disampaikan Kementerian BUMN kepada DPR RI dua tahun silam. Hanya saja, saat itu Merpati belum menemui investor. Berbeda dengan saat ini dimana Intra Asia Corpora siap suntik modal Rp 6,4 triliun.

Jika dalam sidang putusan PKPU, para kreditor menyetujui proposal yang diajukan Merpati untuk bisa bangkit lagi, Aloy menjelaskan, masih ada beberapa tahapan yang dilalui sebelum Merpati benar-benar menerbangkan pesawat.

"Misal oke, maka akan dibawa ke Rakor Menko Perekonomian untuk dibahas dengan tim privatisasi, kemudian dibawa ke DPR RI. Baru setelah itu kita lakukan uji kelayakn investornya. Dananya benar ada atau tidak, skema bisnisnya ke depan seperti apa, macem-macem," ujarnya.

Meski saat ini pemerintah sudah mendapat proposal dari Intra Asia Corpora, namun nantinya pemerintah juga akan mencari pembanding untuk bisa membuktikan kelayakan investor.

Lalu, apakah Merpati bisa terbang lagi 2019? Aloy tidak bisa memastikan hal itu. "Saya tidak bisa pastikan. Tapi kalau memang ini urgent kan bisa segera diputuskan dan juga tergantung kesiapan investornya sendiri. Selain itu juga masih ada pengurusan izin usaha penerbangan dan AOC nya," pugkas dia

Let's block ads! (Why?)