Pengamat Energi Nilai, BBM Satu Harga Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

INDOPOS.CO.ID-Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, dianggap efektif dalam meningkatkan perekonomian warga. Terutama mereka yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pasalnya dengan adanya program yang efektif digulirkan sejak Januari 2017, masyarakat dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai. Yakni untuk Premiun Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Sebelumnya, mereka terpaksa membeli BBM dengan harga yang perbandingan bisa berkali-kali lipat dengan BBM yang dijual misalnya di Pulau Jawa.

Project Coordinator BBM Satu Harga, Retail Fuel Marketing Zibali Hisbul Masih mengatakan, BBM Satu Harga ini untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Ini juga wujud sumbangsih Pertamina terhadap bangsa.

"Adanya BBM Satu Harga membuat perekonomian tumbuh. Harga-harga menjadi terjangkau. Biaya logistik menjadi turun. Dan BBM juga digunakan untuk genset listrik. Menjadi penerangan untuk belajar juga," ujar Zibali dalam satua diskusi BBM di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Zibali tidak asal bicara. Ia melihat dan merasakan betul mahalnya harga BBM di wilayah 3 T. Pasalnya, sebelum bertugas menangani BBM Satu Harga, ia bertugas di Papua. Pada 2016 ada 8 kabupaten di Papua dan Papua Barat yang belum ada lembaga penyalur.

Akibatnya BBM yang masuk adalah tidak bersubsidi. "Jadi perbedaan harga di Ilaga Papua, misalnya. Di sini harga BBM bisa mencapai Rp 100 ribu. Apalagi kalau pesawat tidak bisa masuk karena cuaca buruk, BBM bisa mencapai Rp 150 ribu. Sudah ekonomi di wilayah itu masih rendah, juga harus membeli BBM dengan harga segitu," beber Zibali.

Dari kondisi itu menurutnya, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan untuk dilakukan program BBM Satu Harga. Kemudian terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT dan JBKP Secara Nasional.

Pertamina ditargetkan mendirikan lembaga penyalur di 150 titik selama 3 tahun dari 2017 – 2019. Pada 2017 ditargetkan 54 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik.

Kemudian tahun 2018 sebanyak 67 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas dan 29 titik pada tahun 2019 di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup sulit.

"Untuk tahun 2017 sudah terealisasi 54 titik. Untuk tahun 2018, dari target 67 titik sudah ada 58 titik. Kami optimistis target itu bisa terealisasi. Adapun Realisasi penyaluran BBM Satu Harga, sampai dengan September 2018, dari januari 2017, premium 53 ribu kilo liter dan solar sekitar 22 ribu kilo liter," jelas Zibali.

Walau tidak mudah mewujudkan program BBM Satu Harga, lanjut dia, namun demi keadilan seluruh rakyat Indonesia, hal itu harus dilakukan. Apalagi sudah ada tugas dari pemerintah juga.

"Kendala merealisasikan program itu, seperti infrastrukturnya belum ada termasuk moda transportasinya. Misal di wilayah Papua yang kontur pegunungan maka pengiriman menggunakan pesawat itu setelah ada bandara perintis pada 2016.

Kita menghadirkan pesawat khusus untuk membawa BBM ke pegunungan. Ini tidak murah, awalnya pesawat itu untuk membawa BBM ke Ilaga, Puncak Jaya dan lainnya," jelas Zibali.

Setelah itu, masyarakat baru merasakan BBM Satu Harga di SPBU, lembaga penyalur, bukan di pengecer. "Kalau pengecer, jangankan di Papua, di Pulau Jawa ini harga di satu SPBU sudah berbeda dengan SPBU lain," jelas Zibali.

Sebagian besar BBM Satu Harga adalah SPBU Kompak. Yang volumenya di bawah 50 ribu liter per bulan. Kemudian SPBU Modular, sudah agak modern, bisa dipindahkan. Kemudian ada SPBU Mini, bentuknya sudah relatif sama dengan SPBU Reguler, dengan luas lahan 500-700 meter. "Ini untuk di daerah yang lahannya terbatas. Kemudian SPBU Reguler," beber Zibali.

Pengawasan BBM Satu Harga merupakan tanggungjawab bersama. "Pemda, Pertamina, dan aparat keamanan dan stakeholder terkait lainnya," jelas Zibali.

Hal itu kata dia dikarenakan, pengecer BBM seperti di Papua, dari 4.000 KL distribusi kerap diborong pengecer. Ketika stok SPBU habis maka pengecer lah yang mengambil kesempatan dengan menjualnya Rp 20 ribu sampai Rp 30ribu perliter.

"Maka kita kerja sama dengan pemda dan penegak hukum termasuk pers. Ini untuk membangun kesadaran bersama supaya program yang tidak mudah ini bisa diawasi bersama," jelas Zibali.

Namun kata dia, di Jaya Wijaya, pemdanya sangat peduli, semua nopol kendaraan dicatat dan dikasih kartu. "jadi hanya mereka yang berhak menerima BBM satu harga," ujar Zibali.

Sementara itu memasuki tahap ke-2 pelaksanaan program tersebut dengan beroperasinya lembaga penyalur di 58 titik, Pertamina telah merealisasikan 87 persen dari target BBM Satu Harga. Serta masih ada 9 titik lagi yang harus dituntaskan hingga akhir Desember 2018.

Adapun ke-58 titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) 8 titik, Wilayah Marketing Operation Region II (Sumatera Selatan, Lampung) 3 titik, wilayah Marketing Operation Region V ( NTB dan NTT) 10 Titik, wilayah Marketing Operation Region VI (Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) 15 titik, Marketing Operation Region VII ( Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara) 9 titik dan di wilayah Marketing Operation Region VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) sebanyak 13 titik.

Sedangkan lembaga penyalur BBM yang telah beroperasi, 21 diantaranya sudah diresmikan pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan ESDM. Namun demikian lembaga penyalur yang belum diresmikan tetap beroperasi dan melayani masyarakat.

Sehingga total lokasi BBM 1 Harga yang telah direalisasikan Pertamina sampai hari ini, untuk tahap I dan II yakni sebanyak 112 titik, dimana 54 titik telah direalisasikan pada tahap I tahun 2017.

Rata-rata penyaluran BBM Premium dan Solar periode 2017 sebesar 1.856 KL/ bulan untuk 54 lembaga penyalur. Sementara pada tahun 2018 apabila 67 lembaga penyalur telah beroperasi maka rata-rata penyaluran BBM sebesar 5.727 KL/bulan.

Pengamat Ekonomi Energi dari UGM Fahmy Radhi mengatakan, BBM Satu Harga merupakan kebijakan Jokowi, yang lebih berorientasi pada pemerataan dan keadilan sebagai implemtasi Energi Berkeadilan.

"Implementasi kebijakan itu untuk mencapai available (ketersediaan) dan affordable (keterjangkauan). Selain itu, kebijakan BBM Satu Harga meringankan beban bagi rakyat Indonesia Timur, utamanya rakyat Papua. Sebelumnya harga Premium di Papua berkisar Rp 25 ribu hingg Rp. 100 ribu, sekarang harga premium Rp. 6.450," ujar Fahmy, saat dihubungi Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, kebijakan BBM Satu harga juga memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan industri. Serta meningkatkan perekonomian masyarakat. "Dengan melaksanakan program BBM Satu Harga, Pertamina masih untung. Walaupun memang berkurang dibanding sebelum adanya penugasan itu. Namun secara konsolidasi keuangan, BUMN Pertamina masih untung. Selain itu, membuat inflasi tetap terkendali dan menumbuhkan perekonomian," pungkasnya. (dai)