.jpg)
Jakarta, Gatra.com - Kesalahan data produksi beras Kementerian Pertanian (Kementan) dalam beberapa tahun terakhir, diyakini turut menyesatkan pemerintah dalam membuat kebijakan. Akibat data yang tak akurat, pemerintah tidak bisa mengantisipasi berbagai situasi terkait pangan utama masyarakat ini.
“Salahnya data yang dirilis Kementan, telah menimbulkan berbagai implikasi ekonomi,” tegas ekonom Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih di Jakarta, Kamis (24/10).
Ia mencontohkan, klaim surplus beras Kementan membuat pemerintah tidak mengantisipasi stok beras yang berimbas akibat langkanya beras di pasaran. Alhasil, harga beras menjadi labil.
“Makanya harga berasnya bisa melompat-melompat,tidak stabil. Padahal, itu kan merupakan pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita,” kata Lana.
Jumlah produksi yang terlalu tinggi akibat salah perkiraan luas lahan baku sawah ini pun membuat pemerintah sulit mengantisipasi makin tergerusnya lima tahun ke depan. Ini, menurut Lana, dikarenakan produksinya yang dikira tidak bermasalah.
Lana yakin, jika dibiarkan terus tanpa ada kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah ini, defisit pangan khususnya beras akan makin besar di masa depan. Menurutnya, jika stok pangan saja tidak bisa mencukupi, berarti kedaulatan pangan melemah dan makin bergantung impor.
Baca Juga: FAO Prediksi Produksi Padi Indonesia 2018 di Atas 72 Juta Ton
Ia pun mengapresiasi data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Lana meminta semua pihak menerima data terbaru ini guna bisa menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan pangan ke depan. Dikatakannya, data terbaru ini mesti menjadi langkah awal untuk menuju perbaikan pangan di masa mendatang.
“Semua pihak harus menerima. Kementerian Pertanian juga tidak bisa ngotot. Kalau memang kondisinya kayak begini, apa nih yang mesti dilakukan. Kementerian Pertanian mesti punya program yang lebih jelas,” tutur dia.
Perbedaan data produksi beras versi BPS dan Kementan di 2018 ini memang terlihat jomplang. Kementan mengklaim di tahun ini produksi beras bisa mencapai 46,5 juta ton. Artinya surplus bisa mencapai 13,03 juta ton karena konsumsi nasional untuk komoditas ini hanya 33,47 juta ton dalam setahun.
Padahal, data terbaru BPS mencatat, produksi beras di 2018 sekitar 32,42 juta ton. Dengan jumlah ini, surplus yang tercatat hanya 2,85 juta ton karena konsumsi mencapai 29,57 juta ton.
Berbedanya data tersebut, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto, karena adanya perbedaan luas lahan baku sawah. Kementan masih menggunakan luas lahan baku sawah sebesar 7,75 juta hektare sesuai SK Kepala BPN-RI No.3296/ Kep-100.18/IV/2013 Tanggal 23 April 2013. Padahal asliya, luas lahan baku sawah saat ini hanya 7,10 juta hektare.
“Ketika luas lahan baku sawahnya keliru, semuanya bisa keliru,” ujar Suhariyanto.
Menyusutnya luas lahan baku sawah disebabkan adanya korversi lahan dari sawah ke bukan sawah maupun sebaliknya. Di versi yang terbaru ini, luas lahan baku sawah sendiri dipantau lewat citra satelit dan pengecekan langsung.
Baca Juga: Pengamat: Sejak Orba Hingga Sekarang Data Pangan Satu Pintu di BPS
Meskipun surplus secara tahunan, diketahui pula dari data BPS adanya proyeksi defisit hingga 2,53 juta ton pada tiga bulan terakhir tahun inijika hanya menyandingkan produksi dan konsumsi di periode serupa.
Diproyeksikan bahwa dalam tiga bulan terakhir data produksi beras nasional hanya 3,94 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras nasional di periode yang sama mencapai 7,45 juta ton.
Dengan adanya data produksi per bulan lewat metodologi baru BPS, diharapkan pemerintah bisa terbantu membuat kebijakan yang lebih tepat. “Ada bulan-bulan yang defisit, ada bulan-bulan yang surplus. Bagaimana kita mengelola surplus di provinsi satu ke provinsi lain,” ucap Suhariyanto.
Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Flora L.Y. Barus
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengamat: Data Produksi Beras Kementan Tak Akurat"
Post a Comment