Kemiskinan di Bawah 10% Dikritik, Istana: Tak Ada yang Ditutupi

Jakarta - Tak sedikit pihak meragukan prestasi Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam mengurangi kemiskinan. Kini, angka kemiskinan menjadi single digit atau di bawah 10%.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan pihak yang mengkritik itu berarti subjektif karena tidak jelas datanya dari mana.

"Sekarang kalau orang menggunakan opini sendiri-sendiri dengan acuan masing-masing, padahal ada standar yang sudah definitif untuk melakukan pengukuran ya tentu menjadi subyektif," katanya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur, Kamis (25/10/2018). Jika mengacu data yang valid, kata dia adalah bersumber dari data BPS. Jika ada capaian yang buruk pun, BPS akan tetap mengumumkan. Jadi dia memastikan BPS merupakan lembaga kredibel dalam melakukan perhitungan.
"Jadi kalau neraca perdagangan defisit ya BPS mengumumkan defisit, kalau kemudian angka inflasi sekian persen ya angkanya seperti itu. Kalau data yang lain juga dianggap jelek ya BPS juga mengumumkan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

Dia pun mengaku heran kenapa kini metodologi yang dipakai BPS dipertanyakan. Padahal itu sudah dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Misalnya dalam mengukur batas garis kemiskinan yang pendapatannya Rp 401.220 per kapita per bulan.

"Pendekatan semacam itu sudah dipakai bertahun tahun dan tidak ada pertanyaan soal itu. Kenapa kok tiba tiba hari ini ada masalah dengan itu. Tiba tiba ketika menjelang isu politik itu dipertanyakan," paparnya.

"Kalau misalnya itu dipersoalkan, tahun kemarin, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu atau empat tahun yang lalu nggak dipersoalkan mengenai hal itu, baru sekarang dipersoalkan," tambahnya.

Tonton juga 'BPS: Angka Kemiskinan 9,82% Tidak Kecil':

[Gambas:Video 20detik]

(hns/hns)

Let's block ads! (Why?)