JAKARTA – Pemerintah seharusnya berpegang pada data produksi pangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan data Kementerian Pertanian (Kementan). Karena data Kementan bersifat internal.
Demikian disampaikan Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution perihal seteru antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Buwas dan Enggar saling sindir, mengenai perlu tidaknya pemerintah kembali mengimpor beras di tahun ini. Menurut Darmin, seteru keduanya karena data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan Kementan dinilai sering meleset.
“Yang harusnya jadi pegangan data produksi pangan harusnya data BPS, bukan data Kementan. Karena itu hanya data internal, sehingga kurang tepat kalau Pak Darmin mengkambinghitamkan data Kementan," kata Andi di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Menurutnya dalam hal pengambilan kebijakan, Pemerintah seharusnya berpegang pada data BPS. Kalau pemerintah membutuhkan data pembanding, bisa menggunakan data stok Bulog. Karena stok beras ada di gudang-gudang Bulog.
Persoalannya kemudian adalah, sejak tahun 2016 pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi. Sejak itu BPS tidak mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras. Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru, terkait data pangan BPS yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Untuk sementara BPS tidak merilis data pangan. Menunggu hasil metode baru untuk pengukuran luas panen komoditas padi”, ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah. Menurut kabar, BPS akan merilis data pangan dengan metode baru pada Oktober 2018 mendatang. Molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA), bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Menyudahi polemik, Darmin Nasution akhirnya memastikan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan impor beras lagi hingga akhir tahun 2018. Sebab, seperti laporan Buwas saat ini persediaan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yakni sebanyak 2,3 juta-2,4 juta ton per bulan.
"Putusan (impor) terakhir adalah tanggal 28 Maret dan itu sudah dilaksanakan. Tidak ada impor lagi setelah itu," kata Darmin.
Sebelumnya
1 / 2
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menanti Data BPS soal Polemik Impor Beras"
Post a Comment