Daerah Dijanjikan Kenaikan Dana Desa, Syafaruddin Sebut Ini ...

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Kenaikan dana desa seperti yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat cukup ditunggu-tunggu oleh daerah.

Jika memang kenaikan tersebut terealisasi maka dengan dana desa itu pemerintah desa bisa lebih berbuat banyak untuk pembangunan desa, meskipun sebenarnya dana desa pada tahun ini sudah cukup besar.

Kabar terkait wacana bakal dinaikkan anggaran dana desa oleh Pemerintah pusat di sampaikan oleh, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT HM Nurdin, saat mengahadiri puncak kegiatan Harganas Tingkat Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur beberapa hari lalu.

Disampaikanya, pada tahun 2019 mendatang pemerintah pusat berencana manambah alokasi dana desa hingga mencapai Rp 250 Triliun atau 15 persen dari APBN.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahtraan desa, dan meningkatkan lapangan kerja," katanya.

Sementara itu, Kepala Pemberdayaan Masayarakat Desa (PMD) Safaruddin ketika dikonfirmasi Tribunjambi.com, pada Senin (4/9) mengatakan, saat ini untuk Kabupaten Tanjab Timur saja dana desa yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 61 Milyar. Jika ada kenaikan tentunya itu merupakan kabar cukup baik buat masyarakat desa.

"Selama ini anggaran yang ada di bagi-bagi. Sehingga masih banyak yang belum bisa di perbuat oleh desa. Kalau ditambah maka desa bisa berbuat lebih banyak lagi," kata Syafaruddin.

Dilanjutkanya, Kenaikan dana desa ini nantinya akan di imbangi dengan pengawasan cukup ketat. Apalagi ada anggaran dan tupoksinya untuk pengawasan. Tentunya pengawasan dilakukan dengan monitoring setiap di setiap tahunnya.

"Kalau dulu dua kali lakukan monitoring, tahun ini 2018 kita lakukan 3 kali monitoring. Ini dilakukan sesuai dengan aturan," ujarnya.

Dengan pelaksanaan pengawasan sekaligus monitoring tim PMD dapat melihat sebatas mana realisasi yang dana desa yang sudah dilakukan oleh pihak desa. Salah satu contoh sebutnya saat i ni tengah dilakukan monitoring tahap dua.

"Kalau realisasinya masih rendah tentunya akan berdampak pada proses pencairan di tahap 3," jelasnya.

Sementara itu,meski monitoring masih dilakukan pihak PMD pun meminta kepada pihak desa agar penggunaan dana desa di gunakan sesuai ketentuan.

"Intinya desa harus mengelola dana desa sesuai Dengan juknis," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)